Siapa Memanfaatkan Letkol Untung?

Judul buku : Siapa Memanfaatkan Letkol Untung?
Penulis : Endik Koeswoyo
Penerbit : MedPress, 2007
Tebal : 104 halaman
Sebelum pecah Gerakan 30 September (G30S), track record Letkol Untung sebagai prajurit terbilang cemerlang. Tak banyak prajurit TNI yang dianugerahi Bintang Sakti sebagai penghargaan atas keberanian dan pengabdiannya pada negara. Tercatat ada dua prajurit TNI Angkatan Darat yang disemati Bintang Sakti oleh Presiden Soekarno, yakni Untung dan Benny Murdani. Tapi nasib dan jalan hidup mereka berbeda. Benny akhirnya berhasil menjadi jenderal bintang empat dan meraih posisi tertinggi sebagai Panglima ABRI. Sementara Untung hanya meraih dua melati di pundaknya, dan karirnya tamat akibat keterlibatannya dalam G30S.
Buku ini bukan memoar atau biografi perwira menengah, yang sempat menjadi Ketua Dewan Revolusi selama beberapa hari pada 1965, itu. Penulisnya, Endik Koeswoyo, mencoba mencari jawaban atas misteri seputar keterlibatan Untung dalam gerakan berdarah di penghujung September 1965, sekaligus menguak siapa yang memanfaatkan Untung dan meraih untung dari kegagalan G30S.
Bukan cuma kontroversial, Untung juga punya kedekatan khusus dengan dua mantan presiden, Soekarno dan Soeharto. Oleh Soekarno, dia dipercaya menjadi pengawal presiden dalam Resimen Cakrabirawa, tepatnya sebagai Komandan Batalion I/Resimen Cakrabirawa.
Sementara kedekatan dengan Soeharto terjalin sejak dia menjadi anak buah Soeharto di Kodam Diponegoro, dan berlanjut ketika Soeharto menjadi Panglima Mandala. Soeharto juga hadir saat Untung menikah di Kebumen beberapa bulan sebelum G30S meletus. Kedekatan hubungan inilah yang kelak menimbulkan spekulasi tentang tidak masuknya nama Soeharto dalam daftar jenderal korban penculikan G30S.
Loyalitasnya kepada Soekarno diduga menjadi penyebab Untung mau memimpin G30S. Itu dikarenakan dia tidak bersimpati kepada Dewan Jenderal (para jenderal yang menjadi target G30S), yang dianggapnya sebagai kumpulan tokoh yang ingin mengambil alih kekuasaan Soekarno. Dewan Jenderal, menurut versi Untung, adalah sekelompok perwira tinggi yang hidup enak di atas kesengsaraan rakyat miskin kala itu. Dewan Jenderal juga merupakan orang-orang yang berhubungan dengan AS. Dengan alasan itulah dia mengumpulkan beberapa perwira menengah untuk menghadapkan Dewan Jenderal kepada presiden.
Namun rencana tersebut tidak berjalan mulus. Campur tangan pihak ketiga menjadikan penjemputan itu sebagai sarana untuk melakukan pembantaian dan pembunuhan. Tidak pernah ada yang tahu siapa dalang sesungguhnya. Namun Untung lah yang tercatat sebagai pemimpin gerakan tersebut. (hal 22)
Siapa sebenarnya yang menjadi pihak ketiga? Itulah yang ingin dicari jawabannya dalam buku ini. Berdasarkan kesaksian Kolonel Latief, pada awalnya diputuskan unutk menghadapkan ketujuh jenderal kepada presiden untuk dimintai keterangan mengenai masalah Dewan Jenderal. Jadi, semula tak ada maksud untuk membunuh, apalagi menyiksa para jenderal itu. Letkol Untung ditunjuk sebagai komandannya, sementara pelaksanaannya di lapangan dipercayakan pada Letnan Satu Dul Arief.
Menjelang keberangkatan ke rumah para jenderal, Sjam Kamaruzzaman, Ketua Biro Khusus Comite Central PKI, orang yang dikenal oleh Latief sebagai “intelnya” Untung, tiba-tiba saja ikut dalam rombongan Dul Arief. Dari Sjam inilah Dul Arief mendapat perintah untuk membawa hidup atau mati para jenderal.
Sosok Sjam dianggap banyak pihak sebagai tokoh yang menjadi kunci dari G30S. Latief mengaku baru bertemu Sjam setelah dikenalkan oleh Untung pada rapat-rapat perencanaan G30S. Kerap disebut-sebut Sjam adalah agen ganda. Namun masih kabur untuk siapa dia bekerja? Siapa yang “menyusupkannya” ke dalam kelompok Untung? Dan dari mana perintah “hidup atau mati” itu? (hal 63-64)
Masuknya Sjam, yang diduga agen ganda itulah, yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap para jenderal yang diyakini sebagai Dewan Jenderal.
Setelah G30S gagal, Untung melarikan diri ke Jawa Tengah. Dia tertangkap di Tegal pada 11 Oktober 1965, dan tak lama kemudian dihadapkan ke Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub).
Sebelum mengakhiri buku ini, Endik Koeswoyo memaparkan jalinan hubungan antara para pelaku G30S dengan Soeharto, yang ketika itu menjabat sebagai Pangkostrad. Letkol Untung mantan anak buah Soeharto. Pernikahannya dibantu oleh Soeharto. Sementara Kolonel Latief, juga mantan anak buah Soeharto di Yogyakarta, yang sepaham dan sehaluan. Latief lah yang memberi tahu Soeharto pada 30 September 1965 sekitar jam 23.00 di RSPAD Gatot Subroto, akan adanya gerakan penjemputan Dewan Jenderal, yang akan dimulai jam 04.00 tanggal 1 Oktober 1965.
Sedangkan Sjam Kamaruzzaman adalah kader Partai Sosialis di Pathuk, Yogyakarta, sewaktu PKI, Murba dan PSI masih berada dalam satu wadah. Soeharto juga sempat menjadi salah seorang kader.
Buku ini diakhiri dengan mengutip kesaksian mantan Wakil Perdana Menteri Subandrio seputar G30S. Ketika sama-sama ditahan di LP Cimahi, Untung mengaku kepada Subandrio tidak bekerja sendiri karena Soeharto mengetahui, bahkan menjanjikan mendukung gerakannya dengan bantuan pasukan. Menurut Subandrio, Untung kerap mengatakan bahwa tidak mungkin Soeharto akan mengkhianatinya. Sebab dia adalah sahabat Soeharto dan Soeharto mengetahui rencana G30S. (hal 102)
Buku ini akan menjadi lebih menarik bila disertai dengan kesaksian keluarga atau teman-teman Letkol Untung tentang sosok kontroversial itu. Sebab, sekalipun oleh pemerintah orde baru dicap sebagai pemberontak, sedikit banyak Untung berjasa kepada republik ini. Bintang Sakti yang dia peroleh adalah buktinya. Namun nasibnya tak seperti namanya. Hidup Untung harus berakhir di depan regu tembak.
Buku ini juga menyisakan sedikit kebingungan bagi pembacanya karena adanya inkonsistensi dalam penulisan. Misalnya, di halaman 16 disebutkan bahwa Untung pernah menjadi Komandan Batalion (Danyon) 545/Banteng Raiders, yang berbasis di Srondol, Semarang. Sementara di halaman-halaman berikutnya ditulis sebagai Danyon 454/Banteng Raiders.
Eksekusi terhadap Untung juga ditulis tidak konsisten. Pada halaman 17 ditulis Untung dieksekusi di Cimahi pada tahun 1969. Namun pada halaman 101 dikisahkan bahwa eksekusi itu dilakukan pada akhir 1966, di sebuah desa di luar Kota Bandung. Hal-hal yang tidak konsisten seperti ini harus diperbaiki dan diedit kembali jika buku ini kelak akan dicetak ulang.
Terbitnya buku ini kembali mengingatkan kita akan satu sosok kontroversial dalam sejarah militer Indonesia. Dia pernah berjasa kepada negara, loyal kepada presiden yang harus dia lindungi, namun karir dan hidupnya berakhir dengan tragis setelah gerakan yang dia pimpin gagal.
Bukan cuma Untung yang menjadi pelaku G30S. Masih ada pelaku-pelaku lain yang belum ditulis secara khusus, seperti Sjam Kamaruzzaman, Kolonel Latief dan Lettu Dul Arief. Buku tentang Letkol Untung ini bisa menjadi inspirasi penulis-penulis lainnya untuk menulis sepak terjang para pelaku lainnya, sekaligus menguak misteri G30S berikut dalangnya.

Tentang G30S PKI

Tentang G30S PKI.
Aku meandang peristiwa ini sebagai tulisan di bawah ini:
SOEHARTO PUTERA MAHKOTA SOEKARNO
Indonesia sebagai suatu bangsa sebenarnya pernah mendapat anugerah surga. Hal itu terwujud karena di Bumi Nusantara ini pernah terlahir 2 tokoh besar yang hidup dalam jaman yang berkesinambungan. Yang satu menggantikan yang lainnya. Ke 2 tokoh tersebut adalah SOEKARNO dan SOEHARTO. Dalam satu abad kedepan saya tidak yakin Indonesia mendapat pengganti ke 2 tokoh besar tersebut.
Berbicara hubungan antara Presiden Soekarno dan Jend. Soeharto, pikiran kita akan langsung tertaut pada peritiwa berdarah G30S PKI. Yang Nampak dalam pemikiran kita serta berbagai analisa selama ini adalah : JENDERAL SOEHARTO melakukan KUDETA terselubung atas Presiden SOEKARNO. Adakah yang pernah berfikir bahwasanya Jend. Soeharto adalah Kader Terbaik Presiden Soekarno, atau dalam bahasa Poltik kita menyebut : JENDERAL SOEHARTO PUTERA MAHKOTA PRESIDEN SOEKARNO.
Untuk lebih menjelaskan permasalahan diatas maka kita harus kembali mengevaluasi Siapa Presiden Soekarno dan bagaimana faham Politik yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh Soekarno sejak menginjakkan kaki dikancah Pergerakan Nasional.
Presiden Soekarno menjunjung tinggi Nasionalisme, dan mengaplikasikan Faham Demokrasi dalam menjalankan Pemerintahan. Salah satiu inti dari pemerintahan yang menganut faham Demokrasi adalah : Jabatan Presiden bukan bersifat abadi. Tetapi terus bergulir dengan berpedoman pada suara dan aspirasi rakyat. Membaca penjelasan ini tentu akan mengundang pertanyaan : Mengapa Soekarno mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup , yang berarti pula bahwa Presiden Soekarno telah mengangkat dirinya sebagai Raja di Indonesia.
Jawaban dari pertanyaan di atas adalah TIDAK. Sekali lagi TIDAK. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup adalah merupakan strategi politik Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menyadari bahwa jabatan sebagai Presiden RI merupakan incaran beberapa tokoh, baik tokoh politik maupun tokoh militer. Dengan mengangkat diri sebagai Presiden seumur hidup, Presiden Soekarno berharap dapat membunuh harapan orang-orang yang mengincar kursi Kepresidenan. Presiden Soekarno membutuhkan waktu untuk menggodok PUTRA MAHKOTA hingga siap menerima tongkat komando sebagai Presiden RI.
Kita semua tahu bahwa Presiden Soekarno sejak masih muda sudah keranjingan untuk belajar berbagai teori politik yang ada. Dan salah satu teori politik yang sedikit mempengaruhi pola pikir Presiden Soekarno adalah teori Komunis. Hal ini bukan sebagai bukti bahwa dia Komunis. Presiden Soekarno tetap Nasionalis. Salah satu strategi Komunis yang digunakan Presiden Soekarno adalah menutup rapat rahasia siapa sebenarnya Putra Mahkota yang tengah dipersiapkan untuk menerima Komando Presiden RI ke 2.
Keberadaan Putera Mahkota hanya di ketahui oleh SEGITIGA EMAS, yakni Presiden Soekarno, Jend. Soeharto dan Letkol Untung. Penempatan Letkol Untung selaku salah satu Komandan Pasukan Cakra Bhirawa adalah hasil kesepakatan Segitiga Emas. Dalam hal ini Letkol Untung berfungsi sebagai pelindung Presiden Soekarno dan penghubung antara Presiden Soekarno dan Jend. Soeharto. Yang tentu saja semua itu dilakukan secara diam-diam. (Operasi Intelijen). Dengan kata lain Letkol Untung merupakan JEMBATAN EMAS antara RAJA & PUTERA MAHKOTA. Kedekatan Untung dengan Jend. Soeharto diawali saat Jend. Soeharto menjabat Pangdam Diponegoro. Dan atas perintah Presiden Soekarno Lekol Untung mendampingi Jenderal Soeharto dalam Operasi Mandala. Tugas utamanya adalah menyelamatkan sang Putera Mahkota apabila terjadi kondisi darurat.
Setelah selayang pandang kita tampilkan hubungan Segitiga Emas dalam rencana Suksesi Nasional, maka sebagian kita pasti bertanya : Dimana posisi PKI dalam proses alih generasi ini.
PKI mendapat dukungan kuat dari RRC, hal ini membuat Partai ini sempat melambung di kancah Politik Nasional. Kekuatan dukungan dari RRC ini membuat Presiden Soekarno tidak gegabah dalam menghadapi PKI. Tapi kita semua tahu bahwasanya Presiden Soekarno adalah seorang Muslim yang taat menjalankan ibadah agamanya. Dalam hal Keagamaan Presiden Soekarno berfaham Muhammadiyah. Dengan dasar sebagai muslim yang taat ini sebenarnya Presiden Soekarno tidak menginginkan keberadaan Partai Komunis di Indonesia. Dalam suatu percakapan dengan beberapa tokoh Nasionalis Presiden Soekarno mengatakan “ Aku sekarang sedang Fokus dalam konfrontasi dengan Malaysia. Masalah PKI nanti akan tiba waktunya “
Menghadapi kondisi yang serba sulit ini maka Presiden Soekarno dan Jend. Soeharto mengatur strategi agar dapat menghancurkan Partai Komunis dengan cara MELEMPAR BOLA API LALU BAKAR. Atau dengan kata lain MENGGIRING PARTAI KOMUNIS UNTUK MENGGALI KUBUR SENDIRI. Suatu operasi Intelijen besar yang tumbuh dari 2 jenius Indonesia.
Fakta-fakta dibawah ini akan menambah keyakinan kita bagaimana sebenarnya hubungan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto.
1. Saat Jenderal Soeharto di adili untuk kasus penyelindupan peralatan tempur TNI AD, Presiden Soekarno memerintahkan menghentingan proses hukum yang tengah berjalan. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan besar bagi para Perwira yang menangani kasus tersebut.
2. Jenderal Soeharto tidak masuk dalam daftar KANDIDAT calon Pangdam Diponegoro. Tetapi karena campur tangan Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi ABRI maka jabatan Pangdam Diponegoro di serahkan kepada Jenderal Soeharto.
3. Pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai PANGKOSTRAD juga tak lepas dari peran Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memahami bahwa jabatan Pangkostrad merupakan jabatan Strategis di lingkungan TNI AD. Maka hanya seorang Putera Mahkota yang berhak mendudukinya.
4. Rencana pengangkatan Jenderal Pranoto sebagai pengendali sementara TNI AD pasca terjadinya G30S PKI hanya sebuah sandiwara. Pada kenyataannya Jenderal Soeharto lah yang menduduki jabatan tersebut. Sandiwara perlu dilakukan untuk menutup kedekatan Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto.
5. Tidak tercantumnya nama Jend. Soeharto dari daftar Jenderal yang di culik pada peristiwa G30S PKI pada awalnya menjadi sebuah misteri besar. Secara logika apabila operasi tersebut di tujukan untuk melenyapkan Jenderal yang berposisi strategis di lingkungan TNI AD , maka sebagai Pangkostrad seharusnya menduduki daftar teratas setelah Jenderal A. Yani. Tetapi bila kita lihat bahwa komandan operasi tersebut bagian dari Segitiga Emas maka wajar jika Jendral Soeharto tidak termasuk di dalamnya. Dan bila kita lebih jeli melihat nama para korban penculikan, Nampak disana sederet nama yang pernah terlibat dalam pengusutan Jend. Soeharto dalam kasus penyelundupan peralatan tempur TNI AD. Dan mereka mencium bau kurang sedap tentang kedekatan Jend. Soeharto dan Presiden Soekarno. Jadi pada dasarnya penculikan bebrapa Jenderal di jajaran TNI AD tersebut lebih terfokus untuk menghapus jejak adanya Putera Mahkota Presiden Soekarno.
6. Pemberian SUPERSEMAR dari Presiden Soekarno kepada Jend. Soeharto merupakan titik puncak rencana Presiden Soekarno dan Jend. Soeharto untuk melenyapkan PKI dari Indonesia. Dan hal ini dipandang oleh dunia luar sebagai dampak percobaan Kudeta yang dilakukan oleh PKI dengan bantuan beberapa Jenderal TNI AD yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Dan tugas penumpasan PKI dianggap sebagai tugas yang sangat besar, sehingga hanya layak dilakukan oleh seorang Putera Mahkota. Dalam hal ini Jenderal Soeharto. Jelas Nampak disini bahwasanya pemberian SUPER SEMAR bukan bersifat paksaan apalagi dibawah todongan senjata Basuki Rahmat, dan M. Yusup, seperti kabar yang beredar saat ini. Perlu diingat bahwa Pemberian Super Semar dilakukan oleh Presiden Soekarno saat dia masih menjabat Presiden RI/Pemimpin Besar Revolusi dan Panglima Tertinggi ABRI. Dengan Jabatan tersebut alangkah mudahnya Presiden Soekarno menggunakan kekuatan TNI AU, TNI AL dan POLRI untuk menghancurkan kekuatan Jenderal Soeharto, serta menghukum gantung Basuki Rahmat dan M.Yusup, atas kelancangannya mengancam seorang Presiden.
Proses Suksesi kepemimpinan Nasional mulai bergulir. Dengan Super Semar di tangan perlahan Jenderal Soeharto menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional.
Dan pada posisi inilah sejarah berputar 180 derajat. Tanpa diduga sebelumnya, CIA melancarkan operasi anti Soekarno. Berbagai elemen masyarakat dimasuki oleh CIA. Sehingga dalam waktu singkat berkobarlah api anti Soekarno. Para Mahasiswa juga ambil bagian dalam gerakan anti Soekarno. Dalam situasi ini, siapapun yang dipandang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soekarno akan di hancurkan.
Kondisi yang sangat sulit ini menyebabkan Jenderal Soeharto segera merubah strategi yang dijalankan. Dari seorang Putera Mahkota berbalik berdiri di belakang Mahasiswa mengobarkan api anti Soekarno. Sehingga dalam waktu singkat Jenderal Soeharto berhasil mendapat simpati elemen masyarakat , mahasiswa dan CIA. Mereka menganggap Jenderal Soeharto sebagai calon pemimpin masa depan dan layak mendapat dukungan.
Ganjalan satu-satunya tinggal Letkol Untung , hanya dia yang tahu bahwa Jenderal Soeharto merupakan Putera Mahkota Presiden Soekarno. Sebelum semuanya terbongkar, maka disingkirkanlah Letkol Untung oleh Jenderal Soeharto. Disini nampak bahwa pembunuhan Letkol Untung bukan karena menjadi Komandan Penculikan Jenderal Angkatan Darat, tetapi karena Letkol Untung mengetehui siapa sebenarnya Jenderal Soeharto.
Untuk lebih meyakinkan perannya sebagai Jenderal yang anti Soekarno, maka mulailah Jenderal Soeharto melakukan terror kepada Presiden Soekarno dan keluarganya serta para pengikut setia Presiden Soekarno.
Bukan suatu hal yang aneh apabila dokumen bersejarah Super Semar yanga asli sampai saat ini tidak ditemukan. Karena susunan kata yang ada dalam Super Semar yang asli, Presiden Soekarno mulai mengungkapkan tentang keberadaan Putera Mahkota. Dan apabila hal ini sampai di ketahui kalangan luar, maka Jenderal Soeharto lah yang akan di buru oleh berbagai elemen masyarakat. Karena ternyata Jenderal Soeharto lah orang yang paling dekat dengan Presiden Soekarno.
Puncak pertanyaan besar dalam permasalahan diatas adalah : Mengapa Presiden Soekarno membiarkan dirinya menjadi korban arus Revolusi . Jawabannya adalah Presiden Soekarno tidak sepenuhnya merasa kalah. Walau kenyataan pahit yang harus di telannya, tetapi paling tidak Presiden Soekarno merasa puas karena Putera Mahkota nya berhasil menjadi Presiden RI ke 2 menggantikannya.

Keterlibatan Resimen Tjakrabirawa

Keterlibatan Resimen Tjakrabirawa

SENJATA Pamungkas Seumur Jagung

Akibat Peristiwa G-30-S, pasukan Tjakrabirawa dibubarkan. Gara-gara Untung,
resimen itu buntung. Saelan mengaku dikambinghitamkan.

PERJALANAN lelaki kelahiran Desa Sruni, Kebumen, Jawa Tengah, itu
berakhir di depan tim eksekusi. Namun, dalam usia yang baru 39 tahun,
pada 1965, ia telah menjadi sosok militer yang digunjingkan. Ia
satu-satunya letnan kolonel yang berani memimpin perwira berpangkat
brigadir jenderal dalam sebuah operasi singkat “mengambil” delapan
jenderal. Pria itu namanya Untung bin Sjamsuri.

Nama Untung mencuat sejak 1 Oktober 1965. Hari itu, dua kali suaranya
terdengar di seantero Tanah Air lewat Radio Republik Indonesia.
Sekitar pukul 08.00, tiba-tiba siaran berita terputus. Lalu muncul
suara Untung, yang menyatakan telah menangkap sejumlah jenderal dan
menguasai tempat-tempat vital di Jakarta.

“Ibu Kota telah jatuh dalam kekuasaan Gerakan 30 September,” ucapnya.
Ia menyatakan, segenap kekuasaan telah jatuh pada Dewan Revolusi
Indonesia yang ia pimpin sendiri. “Dengan demikian, Kabinet Dwikora
demisioner,” katanya. Untung memutuskan, semua pangkat militer di
atasnya tidak berlaku. Semua tamtama dan bintara dinaikkan pangkatnya
satu tingkat.

Untung sebelumnya kurang begitu dikenal publik. Bekas Komandan
Batalyon Banteng Raiders, pasukan khusus di Komando Daerah Militer
VII/Diponegoro Jawa Tengah, itu baru ditarik ke Jakarta pada 1964. Ia
ditunjuk memimpin pasukan elite Batalyon Kawal Kehormatan I Resimen
Tjakrabirawa. Tugasnya mengamankan Presiden selama di Istana Negara.

Tapi, saat Peristiwa G-30-S itu, Untung “bermain” di luar istana dan
di luar kesatuannya. Ia membawa anak buahnya dari Kompi C di bawah
pimpinan Letnan Satu Dul Arief. Dul diberi tugas memimpin pasukan
Pasopati. Tugas pasukan ini: Ambil jenderal-jenderal, jangan ada yang
lolos. Dengan berseragam Cakra dan senjata terhunus, pasukan Pasopati
-dibantu satu kompi Batalyon 454, satu kompi Yon 530, dan dua peleton
Brigade Infanteri Kodam Jaya- menjemput delapan jenderal dari rumah
mereka.

Kepada para jenderal itu, pasukan Dul mengatakan mengemban perintah
menjemput mereka untuk menghadap Presiden. Bukannya dibawa ke
Presiden, para jenderal itu malah digiring ke Lubang Buaya, sekitar
Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Para jenderal itu
dihabisi, dibenamkan dalam sumur, lalu ditutup dengan tanah.

Gerakan Untung itu ternyata malah membenamkan resimen Cakra. “Umur
pasukan ini ibaratnya hanya seumur jagung,” ujar Mangil dalam buku H.
Mangil Martowidjojo, Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967. Mangil
adalah Komandan Polisi Pengawal Pribadi Presiden dan Wakil Presiden
beserta keluarga sejak awal kemerdekaan. Pasukan kecilnyalah yang
telah menghadapi beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno.
Namun, baru setelah peristiwa Idul Adha, timbul gagasan membentuk
resimen Cakra.

Kisahnya terjadi pada Senin pagi, 14 Mei 1962. Saat itu, Presiden lagi
salat Idul Adha, di halaman Istana Negara. Tatkala Presiden tengah
rukuk, tiba-tiba terdengar teriakan keras: “Allahu Akbar!” Seorang
pengikut organisasi yang dilarang pemerintah, Darul Islam, menembakkan
pistol FN-45. Dor! Dua peluru melesak di dada dan kepala dua pengawal
Presiden.

Presiden dapat diselamatkan. Pelakunya dibekuk anak buah Mangil.
Namun, bobolnya keamanan istana itu membuat Menteri Panglima Angkatan
Darat, Jenderal Nasution, mengusulkan pembentukan pasukan pengawal
Istana Presiden. “Mulanya Presiden tak setuju,” ujar Mangil.

Namun, ajudan Bung Karno, Letnan Kolonel Sabur, kembali menghadap, dan
berhasil meyakinkan Presiden. “Nama Tjakrabirawa diberikan sendiri
oleh Bung Karno,” tutur Mangil. Tjakrabirawa adalah senjata pamungkas
yang sangat ampuh milik Batara Kresna, yang dapat menumpas semua
kejahatan dalam lakon wayang purwa, kegemaran Bung Karno.

Pasukan ini baru diresmikan Bung Karno pada 6 Juli 1963 di Wina,
Austria. Dalam upacara sederhana, Presiden menyerahkan tongkat komando
dan baret merah tua kepada Letnan Kolonel Sabur. Tentang baret ini,
Mangil punya kenangan sendiri. Waktu itu, tutur Mangil, Sabur meminjam
baret merah milik RPKAD, kemudian dicelup, jadilah merah tua.

“Mulai detik itulah Sabur berbenah melengkapi pasukan Tjakrabirawa,”
ujar Mangil. Sebagai komandan resimen, Sabur naik pangkat menjadi
kolonel, dan naik lagi menjadi brigadir jenderal. Wakil komandan
terpilih Letnan Kolonel CPM Maulwi Saelan, yang naik pangkat jadi
kolonel. Kepala staf adalah Letnan Kolonel Infanteri Meraokeh Santoso.
“Seluruh resimen jumlahnya sekitar 3.000 orang,” ujar Saelan.

Pasukan pengawal istana ini terdiri dari tiga kesatuan: Batalyon Kawal
Kehormatan (Yon KK), Detasemen Pengamanan Chusus (DPC), dan Detasemen
Kawal Pribadi (DKP). Yon KK bertugas hanya di istana pada lingkar
ketiga, atau sekitar 30 meter dari Presiden. Batalyon ini terdiri dari
semua angkatan.

Yon KK I dari Angkatan Darat, dipimpin Mayor Ali Ebram. Ali hanya
menjabat sekitar satu tahun. Ia digantikan Letnan Kolonel Untung, yang
kemudian bikin perkara. Yon KK II adalah bekas pasukan KKO Angkatan
Laut, yang dipimpin Mayor KKO Saminu. Kedua batalyon tersebut gantian
bertugas menjaga kawasan Istana Negara di Jakarta.

Sedangkan keamanan Istana Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampaksiring
dijaga oleh Yon KK III dan IV. Yon KK III dari Pasukan Gerak Cepat
(PGT) Angkatan Udara, yang dipimpin Mayor Sutoro. Yon KK IV dari
Brigade Mobil Angkatan Kepolisian, dipimpin Komisaris Polisi M.
Satoto, yang naik jadi ajun komisaris besar polisi.

DPC bertugas mengamankan lingkaran II, atau di luar 20 meter di mana
pun Presiden berada. Detasemen ini dipimpin Mayor CPM Djokosuyatno.
Terakhir, DKP berasal dari Angkatan Kepolisian RI, yang dipimpin
Komisaris Polisi Mangil, yang kemudian naik pangkat jadi ajun
komisaris besar polisi. DKP diberi tugas mengawal pribadi Presiden dan
keluarga pada lingkar pertama, atau 15 meter dari Presiden. Semua
komandan batalyon dan detasemen tersebut kemudian naik pangkat menjadi
letnan kolonel.

Sekitar Februari 1966, semua pasukan itu ditarik. Saelan dipanggil ke
Markas Besar Angkatan Darat oleh Jenderal Panggabean. Angkatan
Bersenjata memerintahkan agar masing-masing angkatan menarik
pasukannya. Pengamanan Presiden dan istana dialihkan kepada Polisi
Militer Angkatan Darat.

“Kami dikambinghitamkan,” lanjut Saelan, 73 tahun, yang kini menjadi
Ketua Yayasan Syifa Budi. Menurut Saelan, pasukan Tjakrabirawa yang
terlibat hanya pasukan Untung dengan kompi Dul Arief. “Jumlahnya hanya
150-200 orang,” ia menambahkan.

Saelan mengaku tak tahu-menahu adanya rencana gerakan Untung. Malam
sebelum peristiwa nahas itu, sebelum pulang mengantar Bung Karno ke
Wisma Yaso, Saelan sempat menegur Untung yang batalyonnya kebagian
jaga di istana. “Ada satu pintu yang terbuka. Saya tidak melihat
gelagat mencurigakan,” katanya.

Tapi, anak buah Untung mendapat informasi lain. Komandan Peleton
Boengkoes malam itu mendapat perintah membawa Brigadir Jenderal M.T.
Haryono. M.T. Haryono melawan. Ia tertusuk bayonet Prajurit Satu
Bakir, anak buah Boengkoes. Ia merasa tak bersalah. “Itu otentik
perintah militer,” kata ayah enam anak, dan kakek 14 cucu, yang kini
berusia 72 tahun itu kepada Asrori S. Karni dari Gatra.

“Wong Dul Arief waktu memerintah menyebutkan, diperintah komandan
batalyon atas perintah Komandan Resimen Tjakrabirawa. Siapa yang
memerintah di atas itu, saya nggak tahu,” ujar Boengkoes. Secara
pribadi, Boengkoes mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa anggota
Dewan Jenderal-lah yang malam itu mejadi sasaran operasi mereka. “Kok,
yang menjadi Dewan Jenderal itu orang-orang baik. Coba kalau nama
lain, mungkin saya nggak kaget,” katanya.

Tapi, lanjutnya, sifat militer itu harus taat atasan. Untung sendiri,
dalam persidangan di mahkamah militer luar biasa, mengaku tak
melibatkan atasannya. Kepada majelis hakim, dalam sidang yang
berlangsung 22 Februari hingga 7 Maret 1966, ada percakapan begini:

Ketua Majelis Hakim: Sebagai anggota resimen Tjakrabirawa, kenapa
Saudara tidak melaporkan hal ini kepada komandan resimen?

Untung: Memang saya tidak melaporkan pada atasan saya, Komandan
Resimen Tjakrabirawa, karena memang rencana gerakan itu atas tanggung
jawab saya sendiri.

Hakim: Apakah Saudara dalam memberi perintah pada Dul Arief ini dalam
status Saudara sebagai Dan Yon I KK Tjakrabirawa?

Untung: Sebagai Komandan Gerakan 30 September.

Hakim: Dengan demikian, apakah Saudara berhak mengeluarkan perintah
penangkapan atau penculikan?

Untung: Memang secara hukumnya tidak berhak, tetapi berdasarkan
tujuannya saya menganggap diri saya berhak.

Untung berkeras bahwa apa yang dilakukannya semata untuk menyelamatkan
Presiden Soekarno dari rencana kup Dewan Jenderal pada 5 Oktober 1965.
Bahkan, setelah vonis hukuman mati dijatuhkan, 7 Maret 1966, Untung
tetap percaya pada misinya: menyelamatkan Bung Karno. Pengacaranya,
Gumuljo Wreksoatmodjo, mengajukan grasi kepada Presiden Soekarno pada
16 Maret. Namun, dua hari kemudian, lewat sepucuk surat yang
ditandatanganinya dari Instalasi Rehabilitasi Militer di Cimahi,
Bandung, Untung menolak upaya grasi itu. Ia sepertinya ingin membawa
misteri G-30-S ke dalam kuburnya.

Pada tahun 1958 Maulwi Saelan menjadi Wakil Komandan Batalyon VII/CPM Makassar.
Ia bertanggungjawab atas pengamanan Presiden Sukarno yang datang ke Sulawesi
Selatan dari Manado. Ternyata Bung Karno sudah mengenal Maulwi Saelan karena
penampilannya yang mengesankan sebagai kiper PSSI dalam Olimpiade Melbourne
tahun 1956.
Setelah usaha percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno pada Idul Adha tahun
1962 dan beberapa percobaan sebelumnya, seperti diuraikan dengan cukup rinci
dalam buku ini, maka diputuskan untuk membentuk resimen Tjakrabirawa untuk
mengawal keselamatan Presiden. Maulwi Saelan dipanggil dari Makassar dan
diangkat menjadi kepala staf (kemudian menjadi wakil komandan). Tanggal
kelahiran resimen khusus ini sama dengan hari lahir Bung Karno, yakni 6 Juni.
Buku ini penting untuk meluruskan sejarah Pasukan Pengawal Presiden
Tjakrabirawa. Saelan membantah pernyataan dalam buku Antonie Dake bahwa ia
sudah datang ke Halim tanggal 29 September 1965 untuk mempersiapkan tempat
istirahat Bung Karno di sana. Saelan juga menolak keterangan Ulf Sundhaussen
bahwa Saelan datang ke Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober 1965 diperintah
Sukarno untuk menghilangkan jejak terbunuhnya para jenderal. Justru ia
diperintah oleh Presiden untuk mengetahui keberadaan para perwira tinggi
tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1965 patroli pasukan Tjakrabirawa menemukan
seorang agen pilisi Kitman di depan kantor Penas, By Pass, dan membawanya ke
markas untuk diinterogasi. Kitman dengan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada
Kodam Jaya dan selanjutnya dibawa ke Kostrad. Kitman adalah polisi yang
kebetulan ditanggap ketika terjadi penculikan para jenderal dan dibawa ke
Lubang Buaya. Ada perbedaan versi mengenai penggalian tersebut antara Saelan
dengan Kapten Bardi, ajudan Jendral Yani. Menurut Bardi mereka sedang mencari
lokasi di Lubang Buaya ketika Saelan datang kemudian. Versi Saelan adalah
sebaliknya, mereka yang sudah dulu berada di sana.
Maulwi Saelan mengungkapkan bahwa yang menembak Arif Rahman Hakim pada tanggal
24 Februari 1966 bukanlah prajurit Tjakrabirawa di depan Istana, melainkan
anggota patroli Garnisun di Lapangan Banteng. Bahkan, sebaliknya ia menuduh
Laskar Ampera Arif Rahman Hakim yang dibentuk setelah Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI) dibubarkan 25 Februari 1966 merupakan “tentara swasta” yang
dibantu Kostrad. Laskar itu terdiri dari tujuh batalyon dengan menggunakan
nama-nama pahlawan revolusi. Menurut Saelan, Laskar Arif Rahman Hakim itu sama
saja dengan Angkatan Kelima yang ditolak mati-matian oleh Angkatan Darat.
Laskar itu antara lain dipimpin oleh Fahmi Idris yang kini menjadi Menteri
Perindustrian.
Pada bulan Maret 1966 para anggota Tjakrabirawa dikembalikan ke induk pasukan
masing-masing, sedangkan tugas pengamanan Presiden diserahkan kepada Polisi
Militer. Pada peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 memang ada anggota
Tjakrabirawa yang terlibat, tetapi tidak lebih dari satu kompi dari keseluruhan
empat batalyon dan satu detasemen (sekitar 4.000 orang). Sempat dihilangkan
pada masa Orde Baru, untunglah sekarang sejarah Tjakrabirawa itu sudah
dimasukkan dalam sejarah Pasukan Pengawal dan Pengamanan Presiden (Paspampres).

ISTILAH SATUAN MILITER: DARI REGU HINGGA DIVISI

JAKARTA, (TNI Watch!, 27/10/99). Mungkin kita sudah sering mendengar
istilah-istilah satuan tempur, seperti bataliyon, kompi, peleton atau
brigade. Namun bagaimana komposisinya, dan bagaimana strukturnya, mungkin
masih belum begitu jelas bagi kita. Untuk itu, redaksi “TNI Watch!” mencoba
menyusun “kamus populer” bagi istilah-istilah dalam militer. (Redaksi)

REGU
Regu adalah satuan militer terkecil dalam Bataliyon (Infanteri) yang
terdiri minimal 20 personel. Komandannya berpangkat Sersan Satu atau Kopral
Kepala senior (yang berpengalaman). Regu adalah bagian dari peleton.

PELETON
Kesatuan militer di bawah Kompi yang terdiri dari beberapa regu
(biasanya tiga regu), kekuatan personilnya kurang lebih 30 sampai 50 orang
dan biasanya dipimpin seorang Letnan Dua. Posisi Komandan Peleton biasanya
merupakan penugasan pertama, bagi perwira yang baru lulus dari Akademi
Militer (Angkatan Darat) dan Akademi Angkatan Laut (kecabangan Marinir).

KOMPI
Kesatuan militer yang berada di bawah Batalyon terdiri dari
beberapa peleton (biasanya tiga peleton) kekuatan personilnya kurang lebih
dari 180 hingga 250 orang. Biasanya dipimpin seorang Kapten. Dalam satuan
infanteri, ada tiga macam kompi, yang disesuaikan dengan fungsinya, yaitu
Kompi Senapan (Kipan), Kompi Markas (Kima), Kompi Bantuan (Kiban). Kompi
Senapan disiapkan untuk operasi lapangan, dengan dukungan Kompi Bantuan.
Persenjatan Kompi Bantuan lebih berat dari persenjataan Kipan, persenjataan
Kiban terdiri dari senjata mesin sedang (SMS), mitraliur, dan mortir.

BATALIYON
Satuan dasar tempur di bawah Brigade atau Resimen yang terdiri dari
suatu Markas, Kompi Markas dan beberapa Kompi (biasanya tiga Kompi) atau
Baterai (istilah Kompi khusus untuk satuan Altileri). Khusus untuk Batalyon
Infantri dapat merupakan bagian taktis dari suatu Brigade dan dapat juga
berdiri sendiri dengan tugas taktis dan administrasi.

Contoh Bataliyon Infanteri (Yonif) yang tergabung dalam Brigade
Infanteri (Brigif), adalah Yonif 312/Kala Hitam (Subang), Yonif 310/Iklas
Karya Utama (Sukabumi), dan Yonif 327/Brajawijaya (Cianjur), ketiganya
berada di bawah komando Brigif 15/Kujang (bermarkas di Bandung). Sedang
Yonif yang berstatus “BS” (Berdiri Sendiri), adalah Yonif yang tidak
bergabung dalam Brigif, namun komandonya langsung dari Pangdam (setempat),
karena biasanya Yonif tersebut adalah Yonif andalan, yang biasa disebut
sebagai bataliyon pemukul Kodam. ContohYonif yang berstatus “BS”, antara
lain adalah Yonif 401/Banteng Raiders (Kodam IV/Diponegoro), Yonif
507/Sikatan (Kodam V/Brawijaya), Yonif Linud 733/Masariku (Kodam
VIII/Trikora), Yonif Linud 100/Prajurit Setia (Kodam I/Bukit Barisan), dan
lain-lain.

Kategori lain adalah bataliyon yang di bawah komando Korem (Komando
Resort Militer). Ini adalah kategori yang paling umum. Contoh Yonif
315/Garuda (di bawah Korem 061/Suryakencana, Bogor), Yonif 408/Subrastha
(basis Kendal, di bawah Korem 073/Makutarama, Salatiga), Yonif 521 (basis
Kediri, di bawah Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun), dan lain-lain.

Jumlah personil Yonif kurang lebih 700 hingga 1000 orang, Batalyon
biasanya dipimpin seorang Mayor (senior) atau Letnan Kolonel. Sedang untuk
Bataliyon di luar infanteri, seperti Bataliyon Kavaleri (Yonkav), Bataliyon
Artileri Medan (Yonarmed), Bataliyon Zeni Tempur (Yonzipur), Bataliyon
Perbekalan dan Angkutan (Yonbekang), hitungan personelnya bukan sekadar
orang per orang, namun jumlah kekuatan peralatannya dan anggota yang menjadi
operator (awak) peralatan tersebut, misalnya Yonkav terdiri dari sekian tank
atau sekian panser, Yonarmed terdiri dari sekian meriam, dan seterusnya.
Jadi jumlah personelnya tidak sebanyak bataliyon infanteri biasa.

Perlu ditambahkan di sini, bataliyon artileri ada dua macam, sesuai
fungsinya: Bataliyon Artileri Medan (sasaran darat) dan Bataliyon Artileri
Pertahanan Udara (sasaran udara). Sedang Yonkav unsur persenjataan yang
utama ada dua macam, yaitu tank dan panser. Ada Yonkav yang persenjataannya
khusus panser atau khusus tank saja, atau gabungan antara keduanya. Contoh
Yonkav yang persenjataannya hanya tank: Yonkav 1/Kostrad. Sedang khusus
panser, contohnya Yonkav 7/Panser Khusus Kodam Jaya. Contoh yang gabungan:
Yonkav 9/Serbu (Kodam Jaya), Yonkav 4/Serbu (Kodam III/Siliwangi). Yonkav
yang berunsur gabungan panser dan tank, adalah bentuk yang paling umum.

BRIGADE
Satuan tempur di atas Batalyon, dan di bawah Divisi yang merupakan
satuan dasar tempur terdiri dari unsur-unsur tempur (biasanya tiga
Batalyon), unsur-unsur bantuan tempur dan unsur-unsur bantuan administrasi.
Brigade dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari komando yang lebih
besar (Divisi). Jumlah kekuatan personelnya kurang lebih 3000 hingga 5000
personel.

Karena merupakan satuan tempur yang relatif besar (gabungan tiga
bataliyon), maka ketika operasi pada tingkat brigade, kesatuan tersebut bisa
bergerak sendiri, lengkap dengan unsur Bantuan Tempur (Banpur) dan Bantuan
Administrasi (Banmin) sendiri. Koordinasi Banpur dan Banmin berada di bawah
unit tersendiri, yaitu Detesemen Markas, dipimpin seorang Dandema.

Brigade Infanteri (Brigif) di lingkungan TNI ada beberapa macam,
bisa berdasar garis komando, bisa berdasar kualifikasi. Berdasar garis
komando, ada Brigif yang berada di bawah Kodam, dan ada yang di bawah
Kostrad. Sedang berdasar kualifikasi, ada Brigif Lintas Udara (linud), dan
Brigif Lintas Medan (Brigif biasa). Brigif yang berada di bawah Kodam hanya
ada dua, yaitu Brigif 1/Jaya Sakti (Kodam Jaya) dan Brigif 15/Kujang (Kodam
III/Siliwangi). Sedang Brigif lainnya ada di bawah komando Kostrad, antara
lain: Brigif Linud 3 (Makassar), Brigif Linud 17/Kujang I (Jakarta), Brigif
Linud 18/Trisula (Malang), Brigif 13/Galuh (Tasikmalaya), Brigif 9 (Jember),
dan Brigif 6 (Solo).

RESIMEN
Satuan militer di bawah Divisi yang terdiri dari beberapa Batalyon
(biasanya 3 Batalyon). Resimen merupakan satuan dengan kesenjataan yang
sejenis, misalnya Resimen Arteleri Medan, Resimen Arhanud. Resimen biasanya
dipimpin seorang Kolonel. Unsur-unsur satuan di bawah Resimen, hampir sama
dengan Brigade. Tampaknya TNI lebih cenderung memakai sistem Brigade. Itu
terlihat tidak adanya lagi satuan yang memakai sebutan Resimen, setidaknya
di lingkungan Angkatan Darat. Terakhir, mungkin kita masih ingat, satuan
yang pernah memakai nama resimen, adalah Kopassus, saat masih bernama
Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

DIVISI
Satuan tempur militer terbesar, dengan kekuatan penuh. Maksudnya
secara operasional, memilki kesatuan-kesatuan tempur, berikut unsur
pendukungnya, yaitu bantuan tempur dan bantuan administrasi, yang berada
dalam garis komando Divisi tersebut, jadi tidak perlu mendatangkan dari
komando lain di luar Divisi.
Seperti Divisi Infanteri yang ada di Indonesia. Angkatan Darat memiliki dua
satuan setingkat Divisi, yang keduanya berada di bawah Kostrad, yaitu Divisi
Infanteri 1 (markas di Cilodong, Bogor), dan Divisi Infanteri 2 (markas di
Singosari, Malang). Divisi-divisi tersebut, selain memiliki unsur tempur
sendiri (infanteri, kavaleri dan artileri), juga memiliki unsur bantuan
tempur (Bataliyon Zeni, Bataliyon Perhubungan, dan Bataliyon Peralatan), dan
unsur bantuan administrasi sendiri (perbekalan, angkutan, kesehatan, polisi
militer, dll).

DETASEMEN
Ada beberapa pengertian istilah Detasemen:
1. Kesatuan yang terdiri dari pasukan atau kapal-kapal yang diambil dari
kesatuan yang lebih besar dikirim untuk suatu tugas khusus. Untuk Angkatan
Darat, bisa berupa kendaraan lapis baja, seperti Detasemen Kavaleri.
2. Kesatuan tetap yang berkekuatan kurang lebih sebesar Peleton hingga Kompi
yang dibentuk untuk tugas-tugas tertentu. Contoh: Detasemen Intel (Denintel)
Kostrad, Denintel Kodam, Denma Brigif, Detasemen Polisi Militer, dan
Detasemen 81/Anti Teror Kopassus (sebelum dilikuidasi). Untuk kategori ini
komandannya, perwira berpangkat Mayor atau Letkol.
3. Nama tingkat kesatuan untuk organisasi kemarkasan tingkat Komando Utama ke
atas. Contoh: Detasemen Markas (Denma) Markas Besar Angkatan Darat, Denma
Mabes TNI, dan Denma Makodam. Komandannya biasanya berpangkat Kolonel (untuk
Mabes), atau Letkol (untuk Makodam).

_______________
TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI,
dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan
ketentaraan para perwiranya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya
agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama.

Tentang Keterlibatan

G30S/SOEHARTO atau G3OS/PKI ??

Sudah hampir 2 bulan Soeharto dipaksa berhenti sebagai presiden oleh
kekuatan mahasiswa dan rakyat. Dengan demikian gagallah rencananya untuk
terus menjadi Presiden sampai dengan 2003. Sementara itu 21/2 bulan lagi
adalah hari genapnya 33 tahun meletusnya G30S.

Ki Oetomo Darmadi (Swadesi, No 1541/Th XXX/Juli 1998) mengemukakan, “Sudah
33 tahun tragedi nasional, apa yang disebut G30S menjadi ganjalan sejarah.
Sudah seyogianya di era reformasi sekarang misteri tersebut disingkap secara
transparan, jujur terbuka”.

“Mengapa, ini penting sebagai pelajaran sejarah, betapa dahsyatnya
akibat-akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut terhadap kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Antara lain bangsa ini terbelah
menjadi dua: Orde Lama dan Orde Baru, dengan implikasi luas pada sektor
kehidupan sosial, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan. Terlebih-lebih
jika ditilik dari hak dasar azasi manusia (HAM) hampir seluruh Deklarasi HAM
PBB (10 Des 1948) dilanggar. Pancasila hanya dijadikan lips-service, dan
hampir semua hak warga sipil yang termaktub dalam batang tubuh UUD 45
dinodai. Terlalu banyak lembar catatan keganasan rezim Soeharto selama 32
tahun berkuasa, sehingga ada yang menjuluki ‘drakula’, pembunuh berdarah
dingin den sebagainya. Tidak mengherankan jika Indonesia ditempatkan sebagai
pelanggar HAM terberat, sebab korban penubunuhan massal peristiwa G.30-S/PKI
1965 saja melampaui korban Perang Dunia II.”

Sesungguhnya sudah lama dituntut supaya misteri G30S yang sesungguhnya
diungkap secara terbuka, jujur dan adil. Hanya saJa tuntutan semacam itu di
masa Soeharto berkuasa suatu yang mustahil bisa dilaksanakan. Sebab dengan
membuka misterinya, akan terbuka lah bahwa G3OS yang sesungguhnya ialah
G30S/Soeharto, bukan G30S/PKI. Mari kita telusuri!

HUBUNGAN SOEHARTO DENGAN G30S

Hubungan Soeharto, terutama dengan Kolonel Latief, seorang tokoh G3OS,
begitu akrab dan mesranya. Lepas dari persoalan apakah hubungan yang erat
itu karena Soeharto yang menjadi bagian atau pimpinan G30S yang tersembunyi,
atau karena kelihaian Soeharto memanfaatkan tokoh-tokoh G30S untuk mencapai
tujuannya menjadi orang pertama di Indonesia.

Hubungannya itu dapat diketahui, ketika pada 28 September 1965, Kolonel
Latief bersama isterinya berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto di jalan H.
Agus Salim. Menurut Kolonel Latief (Kolonel Latief: “Pembelaan sidang
Mahmilti II Jawa Bagian Barat” 1978) maksud kunjungannya ialah guna
menanyakan adanya info Dewan Jenderal, sekaligus melaporkan kepada beliau.
“Oleh beliau justru memberitahukan kepada saya, bahwa sehari sebelum saya
datang, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta, bernama
Soebagiyo, memberitahukan tentang adanya info Dewan Jenderal AD yang akan
mengadakan coup d’etat terhadap kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno.
Tanggapan beliau akan diadakan penyelidikan”.

Seterusnya Kolonel Latief mengemukakan bahwa 30 September 1965 (malam), ia
berkunjung ke RSPAD untuk menjumpai Jenderal Soeharto, yang sedang menunggui
putranya yang tersiram sup panas. Sambil menjenguk putrandanya itu, juga
untuk melaporkan bahwa dini hari l Oktober l965 G30S akan melancarkan
operasinya guna menggagalkan rencana kudeta yang hendak dijalankan Dewan
Jenderal. Kunjungannya ke Jenderal Soeharto di RSPAD tersebut, adalah
merupakan hasil kesepakatan dengan Kolonel Untung dan Brigjen Supardjo.

Seperti diketahui menurut Brigjen Supardjo (Tempo, 1 Oktober 1988) tanggal
16 September 1965 telah terbentuk gerakan tsb, di bawah pimpinan Letnan
Kolonel Untung. Kolonel Latief semula berkeberatan Letkol Untung menjadi
pimpinannya dan meminta supaya gerakan dipimpin seorang jenderal. Tetapi
karena Kamaruzzaman (Syam) mempertahankan supaya tetap Untung, karena ia
pengawal presiden, maka akhirnya Letnan Kolonel Untung yang memimpinnya.

Kamaruzzaman ini menurut Wertheim (Wertheim: “Sejarah tahun 1965 yang
tersembunyi” dalam Suplemen Arah, No 1 th 1990) adalah “seorang double
agent”. Yang dimaksud “double agent” Wertheim ialah agennya Aidit (dalam
Biro Khusus) dan agen Soeharto (yang diuntungkan oleh Peristiwa G30S).

Sesungguhnya G30S tak akan bisa melancarkan operasi militernya dini hari l
Oktober 1965 itu, sekiranya Jenderal Soeharto mencegahnya dan bukan
membiarkannya. Tampaknya karena Soeharto berkepentingan agar Men/Pangad A.
Yani terbunuh, maka dengan diam-diam direstuinya operasi militer G30S yang
hendak dilancarkan itu. Jika Soeharto tidak berkepentingan terbunuhnya A.
Yani, tentu rencana operasi G30S itu akan dicegahnya, atau langsung saja
Kolonel Latief ditangkapnya, atau rencana G30S itu dilaporkannya kepada
atasannya, misalnya kepada Jenderal Nasution. Dengan demikian operasi G30S
itu gagal.

Bagi Kolonel Latief dengan tidak ada pencegahan dari Jenderal Soeharto,
berarti Jenderal Soeharto merestuinya dan operasi G30S dini hari l Oktober
dilaksanakannya.

Soeharto merestui operasi G30S itu secara diam-diam, karena ia mengetahui
ada sebuah konsensus dalam TNI-AD bahwa bila Pangad berhalangan, otomatis
Panglima Kostrad yang menjadi penggantinya. Dan Panglima Kostrad ketika itu
adalah dirinya sendiri.

MALING BERTERIAK MALING
Paginya (pukul 6.30), dengan dalih ia mendapat informasi dari tetangganya,
Mashuri, bahwa Jendral A. Yani dan beberapa jenderal lain telah terbunuh,
Soeharto dengan Toyotanya, sendirian (tanpa pengawal) berahgkat ke Kostrad.
Melalui Kebun Sirih, Merdeka Selatan. Soeharto sudah tahu benar siapa
sasaran G30S.

Sejalan dengan laporan yang disampaikan Kolonel Latief kepada Jenderal
Soeharto di RSPAD malam itu, maka daerah, dimana markas Kostrad terletak,
tidak diawasi atau dijaga pasukan G30S. Yang dijaga hanya daerah lain saja
di Merdeka Selatan. Ini menjadi indikasi adanya saling pengertian antara
G30S dengan Panglima Kostrad. Jika tidak ada saling pengertian, tentu daerah
di mana Markas Kostrad berada juga akan dijaga pasukan G30S.

Menurut Yoga Sugama (Yoga Sugama: “Memori Jenderal Yoga” [hal: 148-153])
pada pagi 1 Oktober 1965 itu, dirinyalah yang pertama tiba di Kostrad.
Kepada Ali Murtopo, Yoga Sugama memastikan bahwa yang melancarkan gerakan
penculikan dini hari tersebut, adalah anasir-anasir PKI. Ali Murtopo tidak
begitu saja mau menerima keterangan Yoga Sugama tersebut.

Setelah ada siaran RRI pukul 7.20, yang mengatakan telah terbentuk Dewan
Revolusi yang diketuai Kolonel Untung, maka Yoga Sugama memperkuat
kesimpulannya di atas. Sebab Yoga Sugama kenal Untung sebagai salah seorang
perwira TNI-AD yang berhaluan kiri. Untung pernah menjadi anak buahnya
ketika RTP II bertugas menumpas PRRI di Sumatera Barat.

Jenderal Soeharto juga bertanya kepada Yoga Sugama, “Apa kira-kira Presiden
Soekarno terlibat dalam gerakan ini.” Yoga Sugama dengan tegas menjawab
“Ya”. Tuduhan Yoga Sugama bahwa dibelakang gerakan itu adalah anasir-anasir
PKI dan Presiden Soekarno terlibat, tentu saja sangat membesarkan hati
Soeharto. Karena dengan demikian rencananya untuk menghancurkan PKI dan
menggulingkan Presiden Soekarno mendapat dukungan dari bawahannya.

Pada pukul jam 9.00 pagi itu Jenderal Soeharto (Tempo, 1 Oktober 1998)
memberikan briefing. Dengan tegas ia mengatakan: “Saya banyak mengenal
Untung sejak dulu. Dan Untung sendiri sejak 1945 merupakan anak didik tokoh
PKI Pak Alimin”. Ini tentu bualan Soeharto saja. Sebab Pak Alimin baru
kembali ke Indonesia pertengahan tahun 1946. Bagaimana ia mendidik Untung
sejak tahun 1945, padahal ketika itu Pak Alimin masih berada di daratan
Tiongkok.

Tidak lah kebetulan Kamaruzzaman mempertahankan Kolonel Untung menjadi
pimpinan G30S. Sudah diperhitungkannya, bahwa suatu ketika nama Untung tsb
akan dapat digunakan sebagai senjata oleh Soeharto untuk menghancurkan PKI.
Kamaruzzaman memang seorang misterius. Secara formal dia adalah orangnya
Aidit (dalam BC). Sedang sesungguhnya dia adalah di pihak lawannya Aidit,
dia bertugas menghancurkan PKI dari dalam.

Untuk itu lah maka Kamaruzzaman, seperti dikatakan Manai Sophian (Manai
Sophiaan (“Kehormatan bagi yang berhak”) membuat ketentuan bahwa persoalan
yang akan disampaikan kepada Aidit, harus melalui dirinya. Banyak hal yang
penting yang tak disampaikannya pada Aidit. Akibatnya setelah gerakan
dimulai terjadilah kesimpangsiuran, penyimpangan yang merugikan Aidit/PKI.

Sesuai dengan rencananya, maka Soeharto (G.30-S pemberontakan PKI”, Sekneg,
1994, hal 146, 47) pada 1 Oktober tersebut tanpa sepengetahuan, apalagi
seizin Presiden/Pangti Soekarno mengangkat dirinya menjadi pimpinan TNI-AD.
Padahal jabatan Panglima suatu angkatan, adalah jabatan politik. Itu
merupakan hak prerogatif Presiden untuk menentukan siapa orangnya.

Dikesampingkannya hak prerogatif Presiden/Pangti ABRI tersebut, diakui
Soeharto dalam 4 petunjuk kepada Presiden Soekarno yang harus disampaikan
oleh Kolonel KKO Bambang Widjanarko yang berkunjung ke Kostrad 1 Oktober
1965 itu. Kedatangan Bambang Widjanarko adalah untuk memanggil Jenderal
Pranoto Reksosamudro yang telah diangkat menjadi caretaker Menpangad
sementara oleh Presiden, untuk datang ke Halim menemui Presiden Soekarno.
Usaha Bambang Widjanarko untuk meminta Jenderal Pranoto Reksosamudro ke
Halim itu dihalangi Soeharto. Empat petunjuk tersebut ialah:

1. Mayjen TNI Pranoto Reksosamudro dan Mayjen TNI Umar Wirahadikusumah tidak
dapat menghadap Presiden Soekarno untuk tidak menambah korban. (Ini berarti
Soeharto menuduh Presiden Soekarno lah yang bertanggungjawab atas penculikan
sejumlah jenderal dini hari 1 Oktober tersebut. Sesuai dengan jawaban Yoga
Sugama kepadanya tentang keterlibatan Presiden Soekarno dalam G30S. Karena
Ketua Dewan Revolusi adalah Kolonel Untung, pasukan pengawal Presiden Soekarno)

2. Mayjen TNI Soeharto untuk sementara telah mengambil oper pimpinan TNI-AD
berdasarkan perintah Tetap Men/Pangad. (Ini berarti perintah tetap
Men/Pangad, maksudnya konsensus dalam TNI-AD lebih tinggi dari hak
prerogatif presiden dalam menentukan siapa yang harus memangku jabatan
panglima suatu angkatan).

3. Diharapkan agar perintah-perintah Presiden Soekarno selanjutnya
disampaikan melalui Mayjen TNI Soeharto. (Ini berarti Mayien TNI Soeharto
yang mengatur Presiden Soekarno untuk berbuat ini atau itu, meski pun
dibungkus dengan kata-kata “diharapkan”. Semestinya Presiden yang mengatur
Mayjen Soeharto, bukan sebaliknya. Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI).

4. Mayjen TNI Soeharto memberi petunjuk kepada Kolonel KKO Bambang
Widjanarko agar berusaha membawa Presiden Soekarno keluar dari Pangkalan
Udara Halim Perdanakusumah, karena pasukan yang berada di bawah komando
Kostrad akan membersihkan pasukan-pasukan pendukung G3OS yang berada di
Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah sebelum tengah malam 1 Oktober 1965.
(Ini berarti Soeharto “memerintahkan” Soekarno meninggalkan Pangkalan
Udara HPK, karena Halim akan
diserbu. Padahal sebelumnya Presiden Soekarno telah memerintahkan kepada
Brigjen Supardjo supaya menghentikan operasi militer G30S dan jangan
bergerak tanpa perintahnya. Tampaknya perintah lisan Presiden/Pangti
Soekarno demikian, dianggap tidak berlaku bagi dirinya. Malahan situasi itu
digunakannya untuk “memukul” pasukan G30S.

Empat petunjuk Mayjen Soeharto kepada Presiden Soekarno melalui Kolonel KKO
Bambang Widjanarko menunjukkan: dengan menggunakan G30S, Jenderal Soeharto
mulai l Oktober 1965 secara de facto menjadi penguasa di Indonesia. Sebagai
langkah awal untuk memegang kekuasaan de jure di Indonesia nantinya. Ya,
maling berteriak maling. Dirinya yang kudeta, PKI yang dituduhnya melakukan
pemberontakan.

G30S/SOEHARTO atau G3OS/PKI ??

PEMBANTAIAN MASSAL

Sesudah kekuasaan secara de facto berada di tangannya, hunting (perburuan)
terhadap anggota dan simpatisan PKI dilancarkannya sejadi-jadinya. Menurut
MR Siregar (MR Siregar: “Tragedi Manusia dan Kemanusiaan”, Amsterdam 1993,
hal: 214-217) betapa ganasnya perburuan untuk meruntuhkan moral orang-orang
komunis sehingga tak berani melakukan perlawanan. Istilah hunting
(perburuan) ini digunakan Sumitro dalam wawancaranya dengan BBC.

Sekadar ilustrasi dari hunting Sumitro dapat dikemukakan, di antaranya:
Di Jakarta: Sekawan progrom menjerang air dalam drum. Ketika air sudah
menggelegak, seorang yang mereka “amankan”, kalau tidak lupa dari IPPI,
dengan posisi kepala ke bawah dan kaki ke atas, dicelupkan ke dalamnya.
Adegan mengerikan dan memilukan yang tak dapat disaksikan mata manusia biasa
menggelitik pembunuh-pembunuh berdarah dingin itu.

Di Jawa Tengah: HJ Princen mengatakan dia yakin sekitar 800 orang
telah dibunuh dengan pukulan batang-batang besi pada kepala, tapi bahwa
jumlah tsb mungkin lebih tinggi. Selain daripada itu pasukan di bawah
pimpinan Sarwo Edhie pergi dari desa ke desa, membawa pergi korban-korban
mereka dengan truk-truk untuk dibunuh. Banyak dari mereka diwajibkan
menggali kuburannya sendiri.

Di Jawa Timur: Banser, sayap militer dari ANSOR menjelajahi desa-desa.
Mengambil orang-orang komunis. Mereka membawa korban-korban mereka ke desa
berpenduduk padat dan membunuhnya. Beberapa diantaranya ditanam dalam
kuburan yang dangkal, yang digali sendiri oleh para korban, dan
jenazah-jenazah lain dilemparkan ke dalam sungai atau sumur-sumur. Tumpukan
mayat terhampar pada pesisir sungai, dan sejumlah sungai sampai tersumbat
oleh apungan mayat-mayat.

Di Kupang: Seorang pemimpin PKI dikeroyok kawanan progrom. Setelah lemah
dihajar, kedua belah tangannya diikat dengan seutas tali panjang. Ujung lain
dari tali itu diikatkan pada sebuah jeep tentara. Jeep ini kemudian meluncur
ketengah-tengah kota, menyeret sang korban yang terbanting-banting sepanjang
route yang dilalui. Sang korban memekik-mekik dan mengerang bukan kepalang.
Jalan-jalan yang dilalui berbelang ceceran darah sang korban. Muka dan
tubuhnya terkelupas.

Di Sulawesi Utara: Sejumlah tangkapan kader PKI dihajar habis-habisan.
Dengan tangan terikat dibawa berlayar ke lepas pantai. Sesampai di geladak,
setiap kaki mereka digantungi batu-batu besar. Kemudian jangkar diangkat dan
kapal pun segera melaju ke lepas pantai. Pesta pesiar maut ini dimulai
dengan membuang hidup-hidup para korban seorang demi seorang ke laut.

Menurut Sarwo Edhie (MIK: “50 tahun Merdeka & Problema Tapol/Napol”, 1995,
hal 59), seperti yang dikemukakannya kepada Permadi SH dan oleh Permadi SH
disampaikannya dalam Seminar Sehari 28 Januari 1995 di LBH Jakarta, bahwa
jumlah yang dibunuh dalam peristiwa G30S itu bukan 1,5 juta orang, melainkan
3 juta orang. Sebagian besar atas perintahnya.

Mengenai pembantaian terhadap massa anggota dan simpatisan PKI ini, menurut
Manai Sophiaan (Manai Sophiaan: “Kehormatan Bagi yang Berhak”, 1994, hal
311) korban penumpasan sangat besar. Abdurrahman Wahid, Ketua PBNU ketika
diwawancarai oleh “Editor”, mengaku bahwa orang Islam membantai 500.000 eks
PKI. Tentu masih ada lagi yang dibunuh oleh orang-orang yang tidak masuk
orang Islam. Maka angka 1 juta, seperti yang diumumkan oleh Amnesti
Internasional, bisa dimengerti.

Sedang Dawam Rahardjo (Masalah Tapol & Napol dari Perspektif Konstitusi,
1994, hal 58-59) mengemukakan dalam Seminar di LBH bahwa dalam film “Riding
a Tiger” diceritakan mengenai keterangan seorang yang sangat lugu sekali,
bagaimana membunuh orang-orang PKI secara sangat teratur dan sopan, pokoknya
diatur dengan baik, sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak dsb. Padahal
bagi orang lain, itu merupakan suatu pertunjukkan yang mengerikan sekali.
Demikian jugalah dengan bagaimana tahun 1965 telah terjadi pembunuhan bangsa
kita oleh bangsa kita sendiri, termasuk oleh orang Islam dimana bila
mengingat itu semua, timbul rasa ngeri bercampur malu, rasa berdosa yang besar.

Dawam Rahardjo juga mengemukakan bahwa tapol mulia karena mereka adalah
orang-orang yang berpendirian. Sebenarnya pemrasaran takut mengatakan hal
ini, tapi kalau konsekuen kita sebenarnya harus menghargai orang-orang PKI
juga, sebab orang-orang PKI juga mempunyai cita-cita luhur. Mereka bukan
orang kriminal.

G30S BUKAN PEMBERONTAKAN PKI

Permadi SH (50 tahun Merdeka & Problema Tapol/Napol, 1995, hal 59) dalam
Seminar Sehari di YLBHI pada 28 Januari 1995 mengemukakan “Saya kesulitan
menjawab pertanyaan anak-anak muda sekarang. Kalau memang PKI itu berontak,
berontak terhadap siapa? Sebab pemerintah waktu itu yang dipimpin Bung Karno
menguntungkan posisi mereka. Kemudian berapa orang yang dibunuh PKI?
Benarkah PKI punya bedil dan membunuh orang-orang lain, kecuali yang 7
jenderal dan beberapa kolonel dan lain sebagainya dan itu pun masih
dipertanyakan: apakah PKI atau tentara sendiri yang membunuhnya.

Menurut Oei Tjoe Tat (Oei Tjoe Tat: “Memoar Oei Tjo Tat”, hal 171) yang
jelas Presiden Soekarno tidak merasa diberontaki PKI. Kalau G30S itu
pemberontakan PKI, berarti PKI berontak pada pemerintah Soekarno 1 Okt 1965.
Bila demikian, mengapa Nyoto (orang ketiga dalam PKI) tidak ditangkap
Soekarno ketika hadir dalam sidang Kabinet 6 Okt 1965? Malah ketika sidang
Kabinet 6 Oktober tsb, kebetulan saya berdekatan duduk dengan Nyoto, oleh
Bung Karno disilakannya untuk ngomong-ngomong.

Juga dalam pidato Presiden Soekarno (Dalam buku “Memenuhi Panggilan Tugas”,
jilid 7, hal 172-173) tanggal 21 Desember 1965 mengatakan: Gestok (Gerakan 1
Oktober -pen) harus kita hantam, tetapi komunisme tidak bisa, karena ajaran
komunis itu adalah hasil keadaan objektif dalam masyarakat Indonesia,
seperti halnya nasionalis dan agama. Nasakom telah kutulis sejak aku berumur
25 tahun dalam tahun 1926, dan ini akan kupegang teguh sampai aku masuk
liang kubur.

Menurut Manai Sophiaan (Manai Sophiaan: “Kehormatan Bagi yang Berhak”, hal
312) sesudah Brigjen Supardjo (dari G30S) melaporkan apa yang terjadi dini
hari 1 Oktober pada Presiden Soekarno di Halim, Presiden Soekarno
memerintahkan Brigjen Supardjo untuk menghentikan semua operasi militer
G30S. Perintah itu diberikan, pada saat G30S secara militer dalam posisi
memegang inisiatif. Ini terjadi di Halim 1 Okt 1965. Perintah lisan Presiden
Soekarno itu ditaati, operasi militer berhenti seketika. Senjata yang berada
di tangan para militer, yang berkekuatan dua batalyon, diperintahkan oleh
AURI supaya dikembalikan ke dalam gudang.

Seorang saksi mata yang berada di Halim 1 Okt 1965 itu mengatakan bahwa DN
Aidit yang juga berada di Halim ketika mendengar perintah supaya operasi
militer dihentikan, memberi reaksi marah.

Melapornya Brigjen Supardjo kepada Presiden Soekarno dan bukan kepada
Aidit, menjadi bukti yang hidup bahwa G3OS bukan pemberontakan PKI dan bukan
PKI yang menjadi dalagnya. Kalau PKI yang berontak atau menjadi dalangnya,
tentu Brigjen Supardjo melapornya kepada Aidit dan bukan kepada Presiden
Soekarno. Padahal Brigjen Supardjo dengan tidak memperdulikan bagaimana
reaksi Aidit terhadap perintah lisan Presiden Soekarno untuk menghentikan
operasi militer. Perintah itu ditaati sepenuhnya.

Manai Sophiaan (Manai Sophiaan: “Kehormatan Bagi yang Berhak”, hal: 151)
melalui bukunya juga mengatakan bahwa Sunardi SH pada tanggal 10 Des 1981
telah mengirim surat kepada 500 alamat pejabat tinggi, termasuk Presiden
Soeharto. Isinya menuduh Presiden Soeharto terlibat G30S. Sunardi SE
ditangkap dan diadili. Dinyatakan sebagai pengkhianat. Oleh Pengadilan
Negeri 7 Oktober 1982 dituntut hukuman 4 tahun 6 bulan, potong masa tahanan.

Di dalam pidato pembelaannya, Sunardi SH mengatakan bahwa coup d’etat
G.30-S 1965 yang dikatakan gagal, justru berhasil dengan baik, sesuai dengan
rencana lebih dulu, telah diatur dan diperhitungkan dengan cermat, yaitu
menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno sebagai pemegang pemerintahan yang sah.

Jelasnya, menurut Sunardi SH bahwa G30S adalah kudeta Soeharto, bukan
pemberontakan PKI. Jika G30S pemberontakan PKI tentu Sunardi SH tidak akan
mengatakan G.30-S berhasil. Karena kenyataannya bersamaan dengan
tergulingnya Presiden Soekarno dari kekuasaannya, PKI pun turut hancur.

Sedang Oei Tjoe Tat (Memoar Oei Tjoe Tat, hal 170) mengatakan: menurut
pengamatan saya sejak 1 dan 2 Oktober 1965 kekuasaan de facto sudah terlepas
dari tangan Presiden Soekarno selaku penguasa RI. Memang padanya masih ada
corong mikrofon, tetapi inisiatif dan kontrol jalannya situasi sudah hilang.
Yang ada hanya tinggal sedikit kekuasaan atas piranti dan sarana untuk
mewujudkan kehendak politiknya. Dengan kata lain, pada 1 Oktober 1965
berakhirlah sesungguhnya rezim Soekarno.

Sementara itu Ny Dewi Soekarno (Vrij Nederland tanggal 16 April 1970)
melalui Surat terbuka yang ditujukannya kepada Jenderal Soeharto antara lain
mengatakan: Tuan telah meyakinkan orang banyak (memfitnah) dengan
melancarkan berita bahwa G.30-S dilakukan oleh PKI. Hal itu jelas tidak
benar. Bukankah yang melakukan gerakan itu orang-orang militer. Jelas bahwa
peristiwa G.30-S adalah akibat pertentangan yang ada di kalangan ABRI sendiri.

Dalam pada itu Soeharto pada Minggu 23 Januari 1994 menerima rombongan
peserta pembekalan back to basic TNI AL di Tapos Bogor. Di tengah
perbincangan yang santai dan penuh keakraban sepanjang satu setengah jam
itulah Pak Harto, kata Tabloid Detik mengungkapkan: Saya menerima sebuah
buku berjudul “Prima Dosa”. Isinya menggugat pemerintahan sekarang dan
menggugat saya, bahwa yang menciptakan G30S itu saya. Mereka memutar balikan
fakta.

Sementara pengamat luar negeri tentang G30S ini menyimpulkan beberapa hal.
Peter Dale Scott, profesor ahli bahasa Inggeris dari University of
California, Berkeley, AS, menerbitkan tulisan yang berjudul: “The United
States and the Overthrow of Soekarno 1965-1967″ (AS dan penggulingan
Soekarno). Karyanya itu dimuat dalam Pacific Affairs pada tahun 1984, isinya
menguraikan peranan CIA dalam menggerakkan TNI-AD, terutama oleh SESKOAD. Ia
menyimpulkan: G30S kudeta yang dilakukan Soeharto.

Sedang ACA Dake, dalam bukunya setebal 480 halaman, yang berjudul “In
Spirit of the Red Banteng” yang diterbitkan pada 1974 di Den Haag,
mengemukakan bahwa ia berhasil mendapatkan copy dari pemeriksaan Kolonel
Widjanarko yang mengungkapkan bahwa Bung Karno telah memutuskan pengamanan
para jendral yang tidak loyal pada satu rapat rahasia di Bali dalam bulan
Juni 1965 dan merundingkan dengan Untung pada Agustus 1965. Pada 23
September 1965 Komandan Cakrabirawa JenderaL Sabur diperintahkan “untuk
secepat mungkin mengambil tindakan terhadap para jenderal yang tidak loyal.”

Wertheim dalam tulisannya yang berjudul “Soeharto and the Untung Coup the
Missing Link (1970)” menyimpulkan bahwa AD yang melakukan kudeta. Ia
meragukan keterlibatan komunis, karena di saat itu PKI sudah berada diambang
puncak kekuasaan. Jadi buat apa susah-susah lagi merebut kekuasaan.

Menurut Cornell Papers, persoalan G30S adalah persoalan intern AD. Jadi
bukan PKI yang mendalangi peristiwa itu. Namun pada saat-saat terakhir ada
usaha memancing supaya PKI terlibat. Kalau toh PKI terlibat, keterlibatannya
hanya insidentil.

Dan menarik apa yang dikatakan Leo Suryadinata (Golkar dan Militer, hal
19-20) bahwa “jika PKI menjadi dalang kudeta, ia adalah dalang yang sama
sekali tidak siap”. Artinya, PKI memang tidak menyiapkan G30S.

KESIMPULAN

Sudah tiba waktunya untuk mengatakan yang benar sebagai benar dan yang
salah sebagai salah. Sejarah G30S yang selama 32 tahun ini diputarbalikkan
oleh kekuasaan Soeharto, harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya.
Yaitu G30S adalah G30S/Soeharto dan bukan G30S/PKI.

Sejarah Harus diluruskan **

Catatan Oemar Dani

Buku “Pergunakanlah Hati, Tangan dan Pikiranku: Pledoi Omar Dani” adalah satu dari sekitar seratus buku tentang G30S. Jelas buku ini penting karena ditulis oleh salah satu pelaku utama. Setelah dibungkam selama 29 tahun, baru kali ini bekas pucuk pimpinan Angkatan Udara itu bicara. Ia baru dibebaskan dari penjara Cipinang tahun 1995 — fotonya baru belakangan ini dipajang di Markas besar AU sebagai KSAU kedua.

Daned, begitu ia disapa, lahir di Solo pada 1924. Putra KRT Reksonegoro, Asisten Wedana Gondangwinangun, Klaten, menapaki karir penerbang pada akhir 1950 di Taloa, Amerika Serikat. Tahun 1956 ia bertugas belajar di Royal Air Force Staff College di Andover, Inggris. Pulang dari Inggris, ia terlibat berbagai tugas, misalnya menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera. Dan belum genap 38 tahun, pada 19 Januari 1962, Omar Dani menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara menggantikan Laksamana Udara Surjadi Suryadarma. Peristiwa G-30-S seperti menjungkirbalikkan karirnya yang cemerlang, ia dituduh terlibat.

Dua hari setelah merayakan ulang tahun yang ke-77, bapak lima anak ini menerima tim redaksi TEMPO. Wawancara berlangsung di rumahnya, di kawasan Kebayoran Baru yang asri, ia didampingi oleh A. Andoko, bekas deputi Men/Pangau bidang logistik. Berikut petikannya:

Bisa Anda ceritakan situasi pada tanggal 30 September 1965?

Tanggal 30 September 1965, sore jam 16.00, laporan pertama masuk dari Letkol Udara Heru Atmodjo, Asisten Direktur Intel AURI, bahwa ada gerakan di lingkungan AD yang akan menjemput jendral AD untuk dihadapkan kepada Bung Karno. Itu reaksi dari para perwira muda AD yang tidak puas terhadap keadaan AD. Lalu saya minta dia untuk mengecek kebenarannya. Kemudian jam 20.00 malam dia datang lagi.

Apa yang disampaikan Heru Atmodjo?

Saya tanya jam berapa operasi akan dilakukan. Heru menjawab (operasi bisa terjadi) jam 23.00 (30 September), bisa 01.00 atau jam 04.00 (1 Oktober 1965). Kami heran, sudah kurang 24 jam kok (operasi) itu belum dipastikan jamnya. Kemudian ada yang menanyakan daftar yang akan diculik. Disebutkan, A. Yani, Nasution, DI Panjaitan dan seterusnya. Saya pribadi berpendapat, kalau orang hendak melakukan pemberontakan, pantasnya targetnya adalah jenderal yang memegang komando, misalnya, Yani (Menpangad), Soeharto (Pangkostrad), Sarwo Edie (Komandan RPKAD), Umar Wirahadikusumah (Pangdam Jaya). Lha Nasution kan nggak pegang komando. Saya pribadi tambah merasa aneh karena Nasution dan A. Yani dalam satu paket sasaran, padahal keduanya bertentangan terus.

Apa pertimbangan di balik keluarnya perintah harian Menpang/KSAU pada tanggal 1 Oktober 1965?

(Andoko menjawab pertanyaan ini: Ada tiga macam pengumuman waktu itu. Pertama surat perintah harian tadi, lalu kedua pada tanggal 2 Oktober 1965 jam 14.00, saya yang buat. Pada saat itu Menpangau berada di Lanud Iswahyudi, Madiun. Beliau juga membuat konsep kelanjutan dari pengumuman pertama. Kalau dibaca keduanya sama isinya: menolak adanya Dewan Revolusi. Omar Dani dari Madiun langsung kembali ke Bogor, ketemu Bung Karno, dan menunjukkan pengumuman itu. Tanggal 3 pagi dinihari baru diumumkan).

Saya membuat statement, isinya mendukung gerakan yang antirevolusioner, atas saran Heru Atmodjo. Katanya agar rakyat tahu. Kebodohan saya mungkin, karena saya kurang ngerti politik. Tahu-tahu paginya, sekitar jam 07.00 pada 1 Oktober 1965, ada siaran dari RRI tentang gerakan yang menamakan diri G-30 S. Dan tiba-tiba Presiden Sukarno mau pulang ke istana pun tak bisa. Yang menjaganya pasukan yang ditakuti, pasukan yang tak diketahui.

Kenapa Bapak membuat pernyataan seperti itu?

Karena semalam sebelumnya, intel AURI melaporkan bahwa malam itu ada gerakan dari perwira-perwira muda AD terhadap atasannya yang didukung seluruh bawahan dan sipil dari empat angkatan. Lho untuk apa? Ternyata akan menculik jenderal-jenderal.

Bagaimana awalnya Bung Karno berada di Halim hari itu?

Pagi itu saya sedang ada di Halim Perdanakusuma, tahu-tahu Letkol Soeparto, sopir dan ajudan BK menelpon saya. Dia menelepon dari rumah saya, Wisma Angkasa. Saya bertanya, Mas lha ini ada apa. Sudahlah nanti saya ceritakan, Bapak (Bung Karno) saya bawa ke Halim, jawabnya. Saya menawarkan diri untuk menjemput, dia bilang nggak usah. Saya nggak tahu kalau dia berada di Wisma Angkasa. Terus dia kembali ke BK, lalu BK pergi ke Halim. Jadi saya nggak minta BK datang ke Halim tetapi itu merupakan keputusan BK sendiri. Kemudian, karena BK hendak datang ke Halim, saya lantas mencoba menyetop pernyataan saya yang sudah terkirim ke Markas Besar AU. Begitu BK datang, di Halim kami mengobrol. Tak lama, datang Brigjen Soepardjo, datang sendiri menghadap BK. Lha, saya tahu Brigjen Soepardjo itu salah satu orang yang mengetahui dari gerakan dalam AD tersebut. Walaupun dia lain angkatan, dia itu anak buah saya di Komando Mandala Siaga.

Soeharto dikabarkan menolak menghadap BK pada 1-4 Oktober 1965?

(Terdiam sesaat) Kalau Harto dipanggil nggak datang itu bukan keanehan lagi. Itu artinya menentang atasan, apalagi atas perintah Panglima Tertinggi. Ini artinya subordinasi. Kalau dipanggil Pangti harus datang, apapun situasinya. Jawaban Harto waktu itu karena AD sudah kehilangan banyak jenderal, jadi dia nggak mau mengambil risiko lagi. Tetapi saya pikir tetap nggak boleh. Kalau A. Yani meninggal, katanya dia terus hendak mengambil alih Panglima AD juga, padahal tidak bisa dilakukan begitu saja.

Banyak analisa yang menyebutkan bahwa Soeharto terlibat dalam G-30 September?

Kilas baliknya lebih kentara lagi. Misalnya Komando Siaga Mandala, wadahnya Koti (Komando Tertinggi). Dalam hirarki kemiliteran, waktu A Yani dijadikan Menpangad, Nasution itu sebenarnya pingin menjadi Menhankam/Pangad. Tetapi saya tahu maksudnya dia ingin berkuasa di AD. Itu sudah saya lihat gelagatnya sedari 1945. Jadi kita tahu misalnya di AURI ada peristiwa-peristiwa pengganjalan. Peristiwa Soejono 1955 di Halim Perdanakusuma, Pak Suryadarma (Panglima AU pertama) diganjal terus ketika hendak dibentuk Wakil KSAU.

Para jenderal dikorbankan oleh siapa?

Dua orang. Soeharto dan Nasution. Itu sudah ada rekayasa. Kok tahu-tahu muncul istilah G-30S/PKI. Sejak kapan kok terus PKI disangkutkan? Buktinya apa? Heru Atmodjo, Soejono, nggak pernah menandatangani pernyataan Dewan Revolusi. Ketika Letkol Untung jadi saksi dalam persidangan Soepardjo, hakim menanyakan siapa yang memimpin aksi G-30S, Untung langsung menyahut: saya. Keanehan yang lain soal pengumuman Dewan Revolusi 1 Oktober, bahwa pangkat di atas Letnan Kolonel harus dicopot menjadi Letkol. Brigjen Soepardjo, waktu 1 Oktober 1965 pergi ke Halim menghadap BK, memakai pangkat Brigjen.

PKI dikorbankan juga?

Oh, iya. Gambaran seperti pesta-pesta di Lubang Buaya itu isapan jempol. Kalau memang ada rekamannya, mengapa nggak dibuat film khusus dokumenter dan diputar. Itu semua rekayasa. Saya mempertanyakan, mulai kapan kok ada istilah G-30-S diembeli dengan PKI ? Tanggal 1 Oktober 1965 petang, saya sudah mendapat informasi bahwa AD menguber PKI. Itu pun yang diuber bukannya massa, tapi pasukan 454 dari Jawa Tengah. Mereka pada jam 16.00 hendak masuk ke Halim tetapi ditutup oleh Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AURI yang dipimpim Pak Wisnu Djajengminardo. Bung Karno ada di Halim waktu itu.

Soal dokumen Gilchrist, sejauhmana otentitasnya?

Desas-desus Dewan Jenderal sudah lama kami mendengarnya. Tidak hanya itu, (juga soal) penilaian pers luar negeri (mengenai siapa) yang akan menjadi pengganti Bung Karno. Yang steady itu empat orang. Soebandrio, Chaerul Saleh, Nasution dan DN Aidit. Dewan Jenderal (terdengar) pertama kali ketika Yani menghadap Bung Karno dan ditanyai soal itu. Yani menjelaskan (Dewan Jendral itu) untuk kepangkatan. Waktu itu saya tidak mendengar langsung melainkan dari Pak Mulyono Herlambang yang mewakili saya. Jadi, saat pembahasan Gilchrist tersebut saya tidak ada di tempat.

Dalam buku Soebandrio yang tidak jadi beredar, ada soal trio Soeharto-Ali Moertopo-Yoga Soegama yang disebut Dokumen Gilchrist sebagai our local army friends. Bagaimana pendapat Anda?

Bahwa G-30-S itu suatu rekayasa, memang begitulah. Menurut saya CIA itu sangat terlibat, dan Harto adalah tangan yang dipakai. G-30 S itu bikinan Harto.

Anda loyalis Sukarno ya?

Oh, ya. Saya Sukarnois. Saya bukan komunis. Tetapi saya juga tidak antikomunis. Kenapa? Karena kalau saya anti komunis itu berarti saya bukan demokrat. Kalau ada PKI memberontak terhadap pemerintah, lha saya akan menghantamnya.

Apa kegiatan yang rutin tiap hari saat ini?

Ngobrol-ngobrol, baca-baca buku. Yang dulu-dulu saya baca tetapi belum sempat dibaca karena ditahan, sekarang saatnya. Misalnya Di Bawah Bendera Revolusi saya sudah punya satu set. Juga Indonesia Menggugat. Yang saya cari sekarang pidato Bung Karno di forum PBB. Saya tidak pernah membaca buku-bukunya Harto, pun buku Nasution. Karena saya sudah tahu dan bergaul dengan mereka. Saya tidak menilai orang dari apa yang dikatakan tetapi dari tindakan. Dari karakternya. ****

Malam Kelam Pada 30 September 1965

Pengantar redaksi: tulisan ini didasarkan atas hasil visum atas para pahlawan revolusi. Penulis sempat mengunjungi dr. Lim Joey Thay, salah satu anggota tim dokter yang melakukan visum itu di tahun 1965 yang masih hidup. Tulisan ini dibagi dalam dua bagian. Tulisan ini adalah bagian 2 dari 2 tulisan.

Begitulah. Sejarah, kata sementara orang, adalah catatan para pemenang. Dus arti sebaliknya adalah: orang yang kalah tak punya hak untuk ikut menuliskan sejarah. Di bawah rezim otoriter, pemerintah pusat adalah satu-satunya pihak yang punya hak untuk menentukan mana yang dapat disebut sebagai fakta sejarah dan mana yang tidak. Dengan menggunakan stabilitas politik sebagai dalih pembangunan nasional, pemerintahan Orde Baru mempabrikasi versi mereka tentang konstruksi sejarah nasional, termasuk dalam hal ini, sejarah mengenai peristiwa G30S yang menjadi pondasi rezim berusia tiga dasawarsa itu.
Bagi pemerintahan Soeharto, cerita dan sejarah mengenai peristiwa itu datar dan sederhana: ia diotaki oleh PKI dan klik kiri yang berada di dalam tubuh Angkatan Darat, serta G30S dinyatakan sebagai gerakan yang berusaha untuk menggantikan Pancasila yang pro-Tuhan dengan komunisme yang anti-Tuhan.
Setahun setelah gelombang pembantaian besar-besaran itu dihentikan, di depan DPRS, 16 Agustus 1967, Soeharto yang sudah menjadi pejabat presiden memberikan justifikasi bagi pembantaian yang disponsori militer dan didukung oleh kelompok-kelompok non-komunis:

“Komunis yang berdasarkan pada dialektika materialisme sesunggunya adalah anti-Tuhan, sementara Pancasila mengakui Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya. Di sisi lain, dia juga menyerang politik Nasakom Sukarno yang menurut Soeharto mustahil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

***

Bung Karno donder, marah, mendengar kabar dan berita yang mengatakan bahwa para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa di subuh 1 Oktober 1965 mengalami penyiksaan mahahebat sebelum nyawa mereka dihabisi. Kabar seperti ini, menurut si Bung, sengaja disebarluaskan untuk membakar emosi rakyat dan mendorong “gontok-gontokan” di kalangan rakyat yang akhirnya menjelma menjadi “sembelih-sembelihan”.

Donder itu terjadi dua kali dalam 24 jam. Pertama saat si Bung berbicara di depan wartawan di Istana Bogor, malam hari, tanggal 12 Desember 1965. Donder kedua, keesokan hari, saat Bung Karno berbicara di depan gubernur se-Indonesia, di Istana Negara.

Kepada para wartawan, cerita Bung Karno di depan para gubernur, dia bertanya darimana media massa mendapat cerita tentang kronologi pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama Angkatan Darat yang diculik kelompok Untung.

Tak ada seorang wartawan pun yang menjawab. Menteri Penerangan Achmadi, Kepala Dinas Angkatan Darat Brigjen Ibnu Subroto dan Letkol Noor Nasution yang mengawasi Antara pun tak bisa mengatakan darimana mereka mendapat kabar itu.

“Saya tidak tahu apakah gubernur-gubernur tadi malam menyetel radio atau televisi. Maka ada baiknya saya ceritakan sedikit pendonderan-pendonderan saya tadi malam. Begini, tatkala sudah terjadi Lubang Buaya, jenazah-jenazah daripada jenderal dibawa kesana dan dimasukkan ke dalam sumur. Ooh, itu wartawan-wartawan suratkabar menulis, bahwa jenderal-jenderal itu disiksa di luar perikemanuiaan. Semua, katanya, maaf, saudari-saudari, semuanya dipotong mereka punya kemaluan.”

“Malahan belakangan juga ada di dalam surat kabar ditulis bahwa ada seorang wanita bernama Djamilah, mengatakan bahwa motongnya kemaluan itu dengan pisau silet. Bukan satu pisau silet, tetapi lebih dahulu 100 anggota Gerwani dibagi silet. Dan silet ini dipergunakan untuk mengiris-ngiris kemaluan. Demikian pula dikatakan, bahwa di antara jenderal-jenderal itu matanya dicungkil.”

Kisah Djamilah yang disebut Bung Karno ini dimuat oleh koran Api Pantjasila, edisi 6 November 1965. Koran ini berafiliasi dengan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesian (IPKI), sebuah partai politik yang didukung tentara. Di tahun 1973, bersama empat partai lain, PNI, Partai Murba, Partai Parkindo, dan Partai Katholik, partai ini difusikan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dalam laporan Api Pantjasila, Djamilah digambarkan sebagai seorang wanita muda, 15 tahun, yang tengah hamil tiga bulan. Anggota Gerwani ini dikatakan berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Ia mengaku, di Lubang Buaya dinihari itu, dia dan teman-temannya dipersenjatai silet oleh anggota kelompok Gerakan 30 September, dan setelah itu mereka diperintahkan untuk menyayat dan memotong kemaluan para perwira Angkatan Darat yang jadi korban.

Sebelumnya pada edisi 20 Oktober, Api Pantjasila menurunkan laporan yang menyebutkan bahwa kelompok pemuda yang menyerang markas komunis di Harupanggang, di sekitar Garut, Jawa Barat, menemukan alat yang digunakan untuk mencungkil bola mata Ahmad Yani. Sama sekali tidak ada penjelasan bagaimana alat itu, kalau memang benar digunakan untuk mencungkil mata Ahmad Yani, bisa berada di Harupanggang, ratusan kilometer dari Pondok Gede.

Antara edisi 13 Desember 1965 menurunkan berita yang tak kalah sensasionalnya. Menurut Antara, sebelum membantai korban penculikan anggota Gerwani yang telah dipersenjatai silet terlebih dahulu menarikan tarian cabul yang dikenal dengan nama Harum Bunga.

Menurut peneliti dari Universitas Amsterdam, Belanda, Saskia E. Wieringa dalam artikelnya di tahun 2003, pemerintahan Orde Baru secara sistematis menghancurkan moral Gerwani dan lebih dari itu, wanita Indonesia pada umumnya. Cerita kebinalan anggota Gerwani di Lubang Buaya semakin dianggap sebagai kebenaran setelah tokoh agama dan media massa yang berafiliasi dengan kelompok agama ikut angkat bicara.

Sinar Harapan edisi 9 Oktober mengutip pernyataan Dewan Gereja Indonesia yang mengatakan tidak habis pikir bagaimana mungkin di sebuah negara Pancasila yang mempercayai Tuhan tindakan amoral seperti itu bisa terjadi. Edisi 12 Oktober koran Duta Masyarakat yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar di Indonesia dan lawan lawas PKI dalam politik segitiga Nasakom, menurunkan berita yang menggambarkan anggota Gerwani menari sambil telanjang di depan korban yang sudah sekarat dan tewas. Tarian mereka, tulis Duta Masyarakat, mengingatkan pada upacara kaum kanibal masyarakat primitif ratusan tahun lalu.

Sebulan kemudian, Angkatan Bersenjata edisi 3 November menurunkan laporan tentang pengakuan seorang anggota Pemuda Rakyat yang menyaksikan anggota Gerwani berteriak-teriak sambil bernyanyi-nyanyi dan mempermainkan Jenderal Ahmad Yani yang sudah sekarat tak sadarkan diri.

Tidak sampai di situ. Gambaran tentang anggota Gerwani yang binal dan bermoral rendah diabadikan Orde Baru pada relif di bagian bawah monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Bulan Januari 2009 lalu saya menyempatkan diri mengunjungi monumen itu dan mengamati relief tersebut. Tiga orang anggota Gerwani sedang menari sambil tersingkap belahan dada mereka, sementara tak jauh dari mereka seorang korban penculikan yang mungkin sudah dibunuh dimasukkan ke dalam sumur tua Lubang Buaya.

Itulah agaknya sedikit dari banyak berita yang membuat Bung Karno donder. Dan ia masih melanjutkan pendonderannya.

“Saya pada waktu itu memakai saya punya gezond verstand, Saudara-saudara. Dan dengan memakai saya punya gezond verstand, itu saya betwiffelen, ragukan kebenaran kabar ini. Tetapi saya melihat akibat daripada pembakaran yang sedemikian ini. Akibatnya ialah, masyarakat seperti dibakar. Kebencian menyala-nyala, sehingga di kalangan rakyat menjadi gontok-gontokkan, yang kemudian malahan menjadi sembelih-sembelihan.”

“Nah, Saudara-saudara, waktu belakangan ini saya dapat bukti, bahwa memang benar sangkaan saya itu, bahwa jenderal-jenderal yang dimasukkan semua ke Lubang Buaya tidak ada satu orang pun yang kemaluannya dipotong. Saya dapat buktinya darimana? Visum repertum daripada team dokter-dokter yang menerima jenazah-jenazah daripada jenderal-jenderal yang dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya itu.”

***

Lim Joey Thay dan empat anggota tim forensik lainnya yang memeriksa mayat Jenderal Ahmad Yani sama sekali tak menemukan tanda-tanda kanibalisme seperti yang diberitakan media massa yang telah dikuasai militer dan Soeharto. Begitu juga dengan mayat enam korban lainnya.

Pada tubuh Ahmad Yani, misalnya, tim dokter menemukan delapan luka tembak dari arah depan dan dua luka tembak dari arah belakang. Juga ditemukan dua luka tembak yang tembus di bagian perut dan sebuah luka tembak yang tembus di bagian punggung. Matanya masih utuh walau sudah kempes, begitu juga dengan kemaluannya, masih ada pada tempatnya walau sudah membusuk.

Dokumen visum et repertum ketujuh Pahlawan Revolusi ini ditulis dalam format yang sama. Di pojok kanan atas halaman depan terdapat tulisan “Departmen Angkatan Darat, Direktortat Kesehatan, Rumah Sakit Pusat, Pro Justicia”.

Bagian awal dokumen ini dimulai dengan penjelasan mengenai dasar hukum pembentukan tim dokter untuk mengotopsi mayat ketujuh perwira Angkatan Darat. Disebutkan bahwa tim tersebut dibentuk berdasarkan perintah Panglima Kostrad selau Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat di Jakarta, tanggal 4 Oktober. Selanjutnya Kepala RSP-AD meneruskan perintah itu kepada kelima ahli forensik tadi, termasuk Lim Joey Thay.

Berikutnya adalah bagian yang menjelaskan waktu dan tempat visum. Tertulis pada bagian ini: “maka kami, pada tanggal empat Oktober tahun seribu sembilan ratus enam pulu limam mulai jam setengah lima sore sampai tanggal lima Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima jam setengah satu pagi, di Kamar Seksi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah yang menurut surat perintah tersebut di atas adalah jenazah dari pada…” diikuti bagian yang menjelaskan jatidiri mayat dimulai dari nama, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, bangsa, agama, pangkat, dan terakhir jabatan.

Selesai dengan bagian pengantar ini, barulah tim dokter membeberkan hasil pemeriksaan luar yang mereka lakukan, dan menutupnya dengan kesimpulan dan pernyataan bahwa hasil pemeriksaan itu dituliskan dengan mengingat sumpah jabatan.

Bagian paling akhir dari dokumen ini mengenai autentifikasi keaslian dokumen. Karena dokumen yang kami peroleh ini merupakan “salinan dari salinan” maka ada dua penanda autentifikasi dalam bagian dokumen ini.

Pengesahan pertama bertuliskan “disalin sesuai aslinya” dan ditandatangani oleh “Yang menyalin” yakni Kapten CKU Hamzil Rusli Bc. Hk. (Nrp. 303840) selaku panitera. Dan pengesahan kedua bertuliskan “disalin sesuai dengan salinan” dan ditandatangani oleh “panitera dalam perkara ex LKU” Letnan Udara Satu Soedarjo Bc. Hk. (Nrp. 473726). Tidak ditemukan petunjuk waktu kapan dokumen ini disalin dan disalin ulang.

***

Saat mengunjungi dr. Lim Joey Thay di paviliun RS St. Carolus bulan Juni tahun lalu, saya tak menangkap guratan emosi di wajahnya. Ia tampak begitu tenang. Ia mengikuti kami yang mengabadikan gambarnya. Sesekali istrinya datang untuk membenarkan sarung dr. Lim Joey Thay. Atau memberikan minum. Kami juga sempat bertemu dengan dokter yang menangani dr. Lim Joey Thay. Kepada dokter muda ini dr. Lim Joey Thay mencoba menjelaskan keadaannya. Sepintas tidak ada yang mengkhawatirkan. Ia hanya butuh istirahat setelah kelelahan dan terjatuh.

Tetapi Dandhy bercerita kepada saya, saat dia mewawancarai dr. Lim Joey Thay dua tahun lalu. Beberapa kali dr. Lim Joey Thay menitikkan airmata saat berbicara dengan terpatah-patah tentang kebohongan yang disebarkan mengenai kondisi mayat ketujuh Pahlawan Revolusi.

Beberapa hari lalu, Dandhy kembali menulis pesan di inbox Facebook saya. Dia barusan mengunjungi dr. Lim Joey Thay. Kali ini bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Djoko Utomo. Pihak Arsip Nasional kelihatannya ingin memastikan keaslian dokumen visum et repertum itu.

Kepala ANRI merasa perlu bertemu langsung dengan dr. Lim Joey Thay, satu dari dua anggota tim otopsi Pahlawan Revolusi yang tersisa. Dr. Djadja, murid dr. Lim Joey Thay ikut menemani gurunya dalam pertemuan itu.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.